HIDUPKATOLIK.COM – Keuskupan Ogdensburg, New York, mengajukan kebangkrutan setelah hampir 140 tuntutan hukum pelecehan seksual untuk insiden sejak beberapa dekade yang diajukan di bawah Undang-undang Korban Anak negara bagian, yang memungkinkan klaim diajukan melewati undang-undang pembatasan untuk jangka waktu dua tahun yang berakhir pada 2021.
Empat belas kasus sejauh ini telah diselesaikan atau dihentikan, menyisakan 124 klaim pelecehan seksual terhadap anak di keuskupan, kata Darcy Fargo, juru bicara keuskupan, kepada CNA.
Tujuan pengajuan kebangkrutan adalah agar keuskupan dapat memberi kompensasi kepada setiap korban dan terus melayani umat dengan pelayanannya, kata Uskup Ogensburg Mgr Terry LaValley dalam suratnya tertanggal 17 Juli kepada umat di keuskupan.
Ogdensburg adalah keuskupan kelima di negara bagian New York yang mengajukan pailit setelah disahkannya Undang-undang Korban Anak pada 2019. Kini, hanya Keuskupan Agung New York yang belum mengajukan pailit akibat undang-undang tersebut.
Beberapa keuskupan lain di seluruh negeri juga telah mengajukan kebangkrutan di tengah undang-undang negara bagian yang serupa.
Mgr LaValley mengatakan bahwa menghadapi gugatan perdata di pengadilan akan menjadi proses yang “lambat” dan “tidak dapat diprediksi” yang akan mahal, menunda keadilan dan kompensasi bagi para korban.
“Reorganisasi memastikan bahwa setiap orang yang selamat menerima kompensasi yang adil. Ini menghilangkan perlombaan ke gedung pengadilan di mana kasus paling awal diselesaikan atau dibawa ke pengadilan dapat menghabiskan sumber daya yang tersedia untuk membayar klaim, tidak menyisakan apa pun bagi korban yang kasusnya diselesaikan kemudian,” katanya.
“Saat kita memulai perjalanan menuju reorganisasi ini, saya meminta Anda untuk bergabung dengan saya berdoa bagi semua korban pelecehan seksual anak. Semoga proses ini memberi mereka rasa damai dan membawa kesembuhan yang hanya datang dari Tuhan,” kata Mgr LaValley.
Paroki dan entitas Katolik terkait lainnya adalah lembaga terpisah di New York, jadi hanya keuskupan yang akan mengajukan kebangkrutan, kata LaValley.
Dia mengatakan dia berharap pengajuan kebangkrutan keuskupan akan menyelesaikan semua klaim terhadap paroki dan entitas Katolik juga.
“Kemungkinan paroki akan diminta untuk menyumbangkan dana untuk menyelesaikan klaim tersebut, sehingga mereka dapat bebas dari litigasi di pengadilan negara dan dibebaskan dari semua tanggung jawab atas klaim yang ada,” tambahnya.
Mgr LaValley mengatakan keputusan untuk mengajukan kebangkrutan itu “sulit dan menyakitkan namun perlu.”
Dia meminta maaf kepada anak-anak korban pelecehan seksual oleh para imam dan pelecehan dari karyawan Gereja lainnya. Dia juga meminta maaf atas penderitaan yang dialami para korban dan keluarganya akibat pelecehan seksual.
“Saya tetap berkomitmen untuk membantu para korban menemukan harapan, penyembuhan, dan ketenangan pikiran. Saya tetap berkomitmen untuk menjaga lingkungan yang aman dalam Gereja kita untuk semua, terutama anak-anak dan remaja kita,” katanya.
“Pengajuan reorganisasi tidak menghalangi klaim yang diajukan oleh korban pelecehan seksual. Sebaliknya, ini menetapkan proses agar semua klaim diperlakukan secara adil. Reorganisasi memungkinkan keuskupan untuk menyelesaikan klaim di satu pengadilan secara efisien dan tepat waktu,” tambah Mgr LaValley.
Uskup mengatakan bahwa keuskupan akan dapat terus menawarkan program, layanan, dan pelayanannya sebagai akibat dari pengajuan kebangkrutan Bab 11.
“Dengan bantuan para penasihat kami, kami akan mengevaluasi aset keuskupan untuk menentukan bagaimana kami dapat mempertahankan misi kami sambil berusaha memberi kompensasi kepada para korban secara adil. Kami akan melanjutkan misi kami,” katanya. **
Joe Bukuras (Catholic News Agency)/Frans de Sales
