HIDUPKATOLIK.COM – Pemuda Katolik Komisariat Daerah Jawa Barat (Komda Jabar) bersama Vox Point Jabar, WKRI DPD Jabar, dan PMKRI Bandung menyelenggarakan Webinar Literacy for Democracy bertajuk “Mencari Figur Berintegritas Pengawas Pemilu Jawa Barat” pada hari Jumat, 17 Maret 2023.
Kegiatan yang juga di dukung oleh Komisi Kerawam Keuskupan Bandung, Bogor, dan Komhaak KAJ, serta Komunitas Disabilitas dan Lansia (Dilans) Indonesia ini menghadirkan beberapa pembicara yaitu Ketua Bidang Politik dan Kepemiluan PP Pemuda Katolik Beny Wijayanto, Ketua Tim Seleksi Bawaslu Jawa Barat Rafih Sri Wulandari, dan Peneliti Centre for strategic and international Studies (CSIS) Indonesia Dominique Nicky Fahrizal.
Ketua Pemuda Katolik Komda Jabar, Edi Silaban dalam sambutannya menyampaikan dalam konteks penyelenggaraan pemilu memiliki beberapa pedoman, salah satunya adalah keterbukaan, maka melalui forum tersebut merupakan wadah bersama masyarakat untuk mendapatkan akses informasi yanh benar dan tepat khususnya dalam tahapan pemilihan figur Pengawas Pemilu Jawa Barat.
“Saya mewakili rekan-rekan organisasi, demi demokrasi yang baik kami mendorong untuk kita semua kembali ke kelompok kita masing-masing untuk membicarakan dan mendiskusikan adakah figur yang berintegritas tersebut untuk dapat kita dorong berpartisipasi khususnya kelompok perempuan dan disabilitas” ungkap Edi dalam diskusi yang moderatori oleh Kader Komcab Cirebon, Yuda Thomas .
Ketua Tim Seleksi Bawaslu Jawa Barat, Rafih Sri Wulandari dalam kesempatannya mendorong pemilu yang afirmatif melalui kebijakan peraturan atau program khusus untuk mempercepat persamaan posisi dan kondisi yang adil bagi kelompok yang termarjinalkan dan dilemahkan secara politik, seperti kelompok miskin, penyandang disabilitas, buruh, letani, nelayan, termasuk kelompok rentan perempuan.
“Perempuan sudah pasti 30 persen, masyarakat adat dan kaum disabilitas itu tidak ada ketentuan khusus. Jadi, kami membuka ruang seluas-luasnya, sama dengan masyarakat secara umum. Jadi, mereka memiliki hak afirmasi yang sama, untuk bisa mencalonkan atau ikut dalam proses seleksi ini,” ujar Rafih.
Proses seleksi sendiri, kata dia, akan berlangsung hingga awal Juli 2023. Adapun proses pendaftaran dan penerimaan berkas, kata dia, akan dimulai dari 28 Maret hingga 6 April 2023.
Nantinya, bakal ada 14 orang terpilih dari Jabar yang akan mengikuti tahapan fit and proper test di Bawaslu RI. Tujuh orang terbaik itulah, kata dia, yang akan mengemban tugas di Bawaslu Jabar periode 2023-2028.
“Jadi, prosesnya mulai dari penjaringan, pemilihan dan penetapan. Pengumuman Calon anggota Bawaslu terpilih dijadwalkan pada 20 Juni 2023, untuk jabar formasinya ada 7 anggota,” katanya.
Pada periode sebelumnya, lebih dari 200 orang mendaftarkan diri ke Bawaslu Jabar.Dia berharap jumlah itu semakin meningkat pada penjaringan anggota Bawaslu Jabar periode 2023-2028.
“Kami sudah melakukan roadshow ke berbagai daerah, dan antusiasnya luar biasa, untuk pendaftaran periode sebelumnya ada lebih 200 orang, mudah-mudahan tahun ini bisa lebih, karena Jabar ini luar biasa,” ucapnya.
Ketua Bidang Politik dan Kepemiluan PP Pemuda Katolik, Beny Wijayanto menyampaikan bahwa Pemuda Katolik menyambut baik adanya rekrutmen penyelenggara pemilu dan mengajak seluruh elemen Ormas Katolik ikut terlibat berpartisipasi atau setidaknya mengetahui tentang seleksi penyelenggaraan pemilu.
“Harapannya proses seleksi kedepan benar-benar sesuai dengan undang-undang kepemiluan, sesuai dengan prosedural, dan menekankan Integritas dan berkualitas” tandas Beny.
Dalam kesempatan yang sama, Dominique Nicky Fahrizal, Peneliti Centre for strategic and international Studies (CSIS) Indonesia menyebut jika anggota Bawaslu nanti harus berintegritas dalam mengawal pemilu nanti serta mendukung pemilu tepat waktu dan menolak manuver-manuver politik.
“Dalam arti lain, dia harus memiliki integritas, kapasitas, totalitas dan keunggulan yang mengarah pada kualitas seorang negarawan,” ujar Nicky.
Tak hanya itu, dalam pemilu nanti Nicky pun menyoroti dua isu penting yakni politik uang dan politik identitas.
“Bawaslu dituntut untuk meminimalkan penggunaan politik identitas melalui gerakan hukum dan mempromosikan politik berbasis gagasan dan rasionalitas,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Farhan Helmy selaku Presiden Pergerakan Disabilitas dan Lansia (Dilans) Indonesia berharap bahwa kaum termarjirnalkan harus diperhatikan dan diberikan kesetaraan seperti disabilitas dan lansia.
“Sebagai warga yang rentan, ukuran kemajuan juga dapat memperhatikan kelompak yang termarjinalkan khusus perhatian akses disabilitas. Dan berharap timsel melihat afirmasi kepada warga Dilans yang jumlah cukup banyak” tutup Farhan.
Kegiatan juga turut dihadiri Presidium I WKRI DPD Jabar Tanti Mariani, Ketua DPD Vox Point Jabar Jenny Retno, Ketua Umum PMKRI Cabang Bandung Christiardo dan diikuti sebanyak 60 partisipan dari berbagai kelompok masyarakat se-Jabar.
