[HIDUP/Hermina Wulohering]
HIDUPKATOLIK.com – Transpuan terus berjuang untuk dapat diterima di dalam masyarakat. Peran lebih besar dari Gereja sangat dibutuhkan.
“Adalah kebiasaan bagi transpuan untuk hidup berkelompok,” ungkap Ketua Forum Komunikasi Waria Indonesia (FKWI), Yulianus Rotteblaut alias Mami Yulie. Telah lama, mereka hidup dalam komunitas untuk sekadar ngumpul dan diskusi. Pasca diselenggarakannya kontes Miss Waria Indonesia 2005, ia membentuk FKWI sebagai suatu organisasi resmi yang menghimpun para transpuan Indonesia.
FKWI bertujuan untuk advokasi, pendampingan sosial, dan monitoring kelompok demi menciptakan produktivitas serta melindungi hak-hak transpuan dalam kehidupan bermasyarakat. Pergerakan FKWI tidak hanya dalam ranah kesejahteraan dan kesehatan semata, tetapi juga memperjuangkan identitas.
Organisasi induk transpuan ini memiliki dua bangunan yang biasa dijadikan basis untuk menyelenggarakan kegiatan. Pertama, rumah singgah yang berlokasi di wilayah Meruyung, Depok, Jawa Barat. Kedua, salon Mami Yulie di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, yang dijadikan sebagai kantor FKWI. Kantor FKWI lebih mudah untuk dijangkau. Namun, luasnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan rumah singgah. Selama ini, kantor hanya digunakan untuk keperluan rapat-rapat internal atau pertemuan dengan LSM maupun organisasi lain.
Lintas Usia
Rumah singgah yang ada di Depok adalah rumah milik Mami Yulie. Sejatinya, rumah singgah itu diperuntukkan bagi para transpuan lansia yang tidak memiliki tempat tinggal. Namun, rumah dua lantai bercat biru itu tidak semata-mata menjadi rumah singgah transpuan lansia. Para transpuan muda pun kadang berkumpul di sana. Sehingga, rumah itu akhirnya menjadi rumah singgah lintas usia. “Kami jadi bisa bersilaturahmi, mengikat tali persaudaraan, saling membantu dan berbagi cerita,” ungkap salah satu penghuni rumah singgah, Beni (59).
Kebanyakan transpuan di kota besar adalah urban. Umumnya mereka mengalami penolakan keras dari keluarga dan lingkungan asalnya. Para transpuan lansia lari dari keluarga sejak puluhan tahun silam, dengan keterampilan dan tingkat pendidikan yang minim. Akses mereka terhadap lapangan pekerjaan, baik formal maupun informal, tertutup. Sementara, mereka butuh biaya hidup termasuk untuk makan dan sewa kontrakan.
Paling gampang bagi para transpuan untuk mengais rupiah dengan ngamen atau menjual diri di jalanan. Selain mendapatkan uang, menjadi PSK juga menjadi pembuktian jati diri mereka sebagai perempuan. Keadaan ekonomi ini membuat tidak sedikit transpuan yang melarikan diri pada minuman keras dan obat terlarang. Selain membantu mengatasi tekanan yang ada, juga menjadikan mereka lebih berani mencari uang.
Di rumah singgah, pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti iuran listrik, air dan membeli beras, kebanyakan bersumber dari donasi yang tak pasti. Beberapa transpuan memiliki sumber pemasukan sendiri, seperti Beni yang menjual dan menerima pesanan kue. Pesanan ini biasanya ramai menjelang hari raya.
Menurut Mami Yulie, yang paling dibutuhkan oleh para transpuan untuk dapat bertahan hidup adalah mempunyai usaha mandiri yang produktif. Namun, minimnya keterampilan dan modal pendidikan menjadi persoalan besar. Untuk kursus keterampilan tertentu membutuhkan biaya yang besar. “Jangankan akses dana untuk keterampilan, untuk kebutuhan dasar dan kesehatan saja susah,” ujar Mami Yulie.
Dalam kesempatan-kesempatan tertentu, para transpuan berkumpul di rumah singgah untuk belajar membuat kerajinan tangan, seperti bunga dan pernak-pernik lain. Hasil karya ini kemudian dipasarkan dalam pameran. Aktivitas ini menjadi tanggung jawab Beni yang membawahi bidang seni dalam FKWI. Sering kali, akses rumah singgah yang tergolong sulit membuat pelatihan dan aktivitas organisasi ini hanya dihadiri oleh segelintir transpuan. Bahkan, mereka yang tinggal di Depok pun banyak yang tidak bisa bergabung karena kesulitan biaya transportasi. Mereka kadang memilih untuk bekerja, seperti ngamen. Hal itu disampaikan Ketua Perhimpunan Waria Depok, Intan.
Kebanyakan transpuan mempunyai bakat dalam hal kecantikan dan kuliner. Sayang, ketiadaan modal dan kurang terbukanya masyarakat menjadikan potensi itu tidak tergarap dengan baik. Karena penolakan itu, maka transpuan merasa minder dan membuat bakat itu harus dipendam.
Sebuah survei nasional tentang sikap masyarakat terhadap LGBT yang dilakukan Saiful Mujani Research & Consulting menemukan, dari 58,3 persen responden yang tahu tentang LGBT, mayoritas (87 persen) menganggap LGBT sebagai ancaman. Sebanyak 79 persen responden merasa tidak nyaman mempunyai tetangga LGBT. Survei yang dirilis pada 25 Januari 2018 ini dilakukan dengan mewawancarai 1220 responden.
Rumah singgah FKWI terletak di antara pemukiman warga. Itu pun tidak mudah bagi mereka untuk langsung diterima oleh warga setempat. Pada masa awal rumah singgah itu berdiri, tidak jarang anak-anak membuntuti para transpuan yang melewati jalanan kampung sembari berteriak, “Banci… Banci… Banci….”
Menerima dan diterima dalam lingkungan masyarakat yang baru membutuhkan adaptasi yang tak mudah. Apalagi, tempat di mana Rumah Singgah FKWI berada, letaknya tidak jauh dari salah satu titik “kaum ekstremis”.
Menurut Mami Yulie, itu memang sudah biasa dialami oleh para transpuan. Namun, ia meyakini apa yang diperlakukan orang lain adalah juga cermin bagi mereka untuk bersikap. Ia berharap adanya sejumlah penyesuaian. “Di sini, saya minta teman-teman untuk berpakaian yang biasa-biasa saja, tidak mencolok. Malah kalau bisa, pakai baju laki-laki saja,” ujar Mami Yulie.
Penting bagi mereka untuk bisa mengambil hati masyarakat setempat. Dalam kekurangannya, para transpuan di rumah singgah tetap berbagi dengan lingkungan di mana mereka tinggal. Setiap bulan, mereka mengunjungi janda-janda tua. Tidak banyak yang mereka bagikan, kadang hanya beberapa bungkus mie instan atau gula pasir. Mereka juga bergaul dengan ramah dengan masyarakat sehingga memperoleh penerimaan.
Kini, rumah singgah kerap digunakan untuk kegiatan ibu-ibu PKK, Karang Taruna ataupun pengajian. Sejak berdiri delapan tahun silam, rumah singgah ini masih tampak seperti rumah tinggal biasa. Tidak ada plang nama yang dipasang untuk menunjukkan identitas komunitas. Rupanya, masih ada ketakutan akan penolakan dari lingkungan sekitar jika identitas itu dimunculkan. Dinding-dinding pada lantai satu rumah singgah pun dipenuhi kliping artikel liputan media massa terkait FKWI. Sementara di lantai dua baru dipajang foto-foto anggota FKWI. “Ini dimaksudkan agar tidak menarik perhatian lebih dari masyarakat yang berkunjung,” ujar Mami Yulie.
Para transpuan tidak perlu memaksa negara untuk melegalkan LGBT. Mami Yulie mengungkapkan, mereka hanya berjuang untuk memperjuangkan hak dasar untuk bekerja, menggapai pendidikan, dan hak berekspresi. “Asal kita diterima dipanggil tante, ibu saja kita sudah senang. Di negara yang kuat kulturnya ini, kami sadar tidak mungkin LGBT diakui,” ujar transpuan yang sedang menempuh program doktoral hukum tata negara ini.
Kartu Identitas
Transpuan juga mengalami kesulitan dalam pengurusan KTP. Permasalahannya bukan pada pengisian kolom jenis kelamin yang hanya menyediakan pilihan laki-laki dan perempuan, melainkan pengurusan surat keterangan asal atau surat pindah, yang menjadi salah satu syarat pembuatan KTP. Padahal, banyak dari mereka yang pindah ke daerah lain setelah putus komunikasi dengan keluarganya.
Karena ketiadaan KTP, ketika sakit, dan kemudian meninggal, para transpuan biasanya diserahkan ke RS Dr Cipto Mangunkusumo atau kepolisian. FKWI pun akhirnya membuat kartu identitas sendiri. “Kartu identitas ini, utamanya untuk bisa membantu para transpuan dalam berbagai hal, terutama melacak keberadaan tempat tinggal. Sehingga jika terjadi sesuatu, pihak terkait tahu harus menghubungi ke mana,” ungkap Mami Yuli. Dalam kasus transpuan meninggal di rumah singgah, biasanya mereka dibantu oleh Gereja-Gereja tertentu dengan menyediakan ambulans.
Selama ini, FKWI mendapatkan pelayanan dan bantuan lebih banyak dari Gereja-Gereja non-Katolik, terutama dari Gereja Bethel Indonesia. Baru beberapa waktu belakangan Gereja Katolik ikut memberi perhatian khusus. Paroki St. Stefanus Cilandak, Jakarta Selatan misalnya, ikut menyalurkan bantuan sembako. Mami Yulie berharap, Gereja Katolik lebih memberikan perhatian. “Kami mengharapkan perhatian dari Gereja Katolik yang sudah sangat lama umurnya dan besar. Apalagi, ajaran cinta kasih menjadi fondasi dan dominan dalam Gereja Katolik,” tambahnya.
Mami Yulie mengklaim sejak komunitasnya bertemu dengan Vikaris Episkopal Keuskupan Agung Jakarta, Pastor Aloysius Andang Binawan SJ, kini mulai bermunculan komunitas-komunitas Gereja Katolik yang memberi perhatian kepada FKWI. FKWI juga mendapat perhatian dari Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dinas Sosial. Namun, perhatian yang diberikan biasanya berupa bantuan putus. Sementara menurut Mami Yuli, yang paling dibutuhkan oleh kaum transpuan adalah sesuatu yang bisa membuat mereka mandiri misal keterampilan, modal usaha, pendidikan, atau koperasi.
Di Luar Jakarta
Jika di ibu kota, transpuan masih menjadi semacam momok bagi masyarakat sekitar, maka pemandangan ini tidak sepenuhnya berlaku di Maumere, Flores. Di Persatuan Waria Kabupaten Sikka (Perwakas), tercatat 500 transpuan hidup di kabupaten ini. Komunitas ini telah ada sejak awal tahun 2000-an.
Wakil Ketua Perwakas, Yohanes Nong Sale atau lebih dikenal sebagai Rieby mengatakan, masa-masa awal berdirinya komunitas itu tergolong masa-masa sulit di mana mereka merasa belum diterima oleh warga Maumere. “Kalau sekarang sudah enak, masyarakat sangat terbuka dan menerima kami yang minoritas ini,” ujar transpuan berusia 28 tahun ini.
Meski belum semua masyarakat, tapi Yohanes mengatakan, sekitar 75 persen menerima dan memperlakukan mereka dengan baik. Di kota kecil ini, para transpuan dilibatkan dalam berbagai aktivitas masyarakat. “Kebanyakan dari kami yang buka salon, bantu masak, ada yang usaha tenun ikat, ada juga yang berprofesi sebagai guru SD dan SMP,” beber Rieby saat dihubungi via telepon, Rabu, 12/12, malam.
Kehadiran transpuan di Maumere dengan jasa-jasa yang mereka tawarkan dirasakan sangat membantu. Jasa memasak yang ditawarkan para transpuan biasanya menjadi pilihan. Flora da Cunha mengungkapkan, ia beberapa kali mempercayakan urusan dapur dan tata rias untuk acara besar keluarga kepada para transpuan. “Saat kita semua sibuk, tenaga mereka sangat membantu. Apalagi mereka sangat gesit dalam bekerja,” ujar Flora.
Dalam kegiatan yang diselenggarakan pemerintah setempat, Perwakas juga tak dilupakan. Berbagai perayaan HUT RI setiap 17 Agustus, ketika semua lembaga pemerintah, swasta, dan sekolah dilibatkan, Perwakas tidak dilupakan. Bahkan dalam karnaval dan lomba gerak jalan, barisan Perwakas menjadi favorit dan paling ditunggu warga Kabupaten Sikka.
Pendanaan mereka untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan ini biasanya berasal dari pemerintah melalui Dinas Sosial serta donatur yang biasanya adalah istri para pejabat daerah. Rieby mengatakan, biasanya Perwakas juga ikut dilibatkan dalam rapat Tim Penggerak PKK Kabupaten Sikka. Bahkan, Perwakas pernah diberikan kesempatan untuk menggunakan Kantor Dharma Wanita sebagai basecamp mereka.
Setiap tiga bulan, komunitas yang hanya menerima transpuan di atas 17 tahun ini bertemu untuk melakukan cek darah yang diselenggarakan oleh LSM Yakesra. Meski merasa komunitasnya telah diterima, Rieby mengakui mereka masih belum terlibat banyak dalam Gereja. Di Keuskupan Maumere, komunitas-komunitas umat biasanya secara bergilir ditugaskan membawakan kor dan membersihkan gereja. “Kami ingin sekali dilibatkan dalam tugas pelayanan di gereja seperti kor dan bersih-bersih gereja,” ungkap Ratu Waria se-Flores Lembata 2013 ini.
Hermina Wulohering
HIDUP NO.51 2018, 23 Desember 2018
