HIDUPKATOLIK.com – Peristiwa gempa Lombok sudah dua bulan berlalu. Namun dampak (derita) yang dialami saudara-saudari kita di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini masih berkepanjangan. Butuh waktu pemulihan. Badan Nasional Penanggulangan Bancana (BNPB) memperkirakan kerugian bencana ini mencapai 12, 15 triliun rupiah, terdiri dari kerusakan bangunan sebesar 10,5 triliun rupiah, kerugian ekonomi sebesar 2 triliun rupiah.
Kerusakan tersebar di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Timur. Kerusakan besar terjadi pada pemukiman penduduk: 167.961 rumah rusak, 214 infrastruktur terutama irigasi, 1.154 sekolah (53% SD).
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulya mengatakan bahwa pemulihan sarana dan prasarana yang rusak seperti sekolah, rumah sakit (fasilitas umum), kantor pemerintah akan selesai hingga tahun 2019. Ia memberikan catatan, pemukiman penduduk akan menjadi prioritas utama pemerintah ke depan ini.
Kita memang angkat topi kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bergerak cukup cepat dalam memberikan bantuan kepada para korban. Presiden Joko Widodo sudah mengunjungi korban, bahkan menginap di lokasi pengungsian korban bencana. Ini bukti konkret kehadiran negara dalam derita penduduk yang mengalami bencana.
Di luar pemerintah, lembaga-lembaga non pemerintah pun bergerak cepat pula untuk mengulurkan tangan kepada para korban. Kalangan umat beragama, termasuk Gereja Katolik pun, tidak mau ketinggalan. Sejumlah keuskupan menghimbau umatnya untuk berbuat konkret bagi korban gempa Lombok. Bukan karena di NTB terdapat komunitas atau lembaga Katolik dan gereja yang rusak. Bukan. Ini merupakan bukti solidaritas umat Katolik sebagai sama saudara sebangsa. Jadi, upaya-upaya sekecil apapun yang bisa diberikan oleh umat Katolik Indonesia tak lain merupakan tanda konkret ikut berbelarasa dengan saudara-saudari kita di NTB.
Pemulihan Lombok memerlukan waktu yang cukup panjang. Pembangunan sarana dan prasarana bisa diselesaikan dalam waktu yang cukup singkat. Masalah yang lebih rumit adalah bagaimana memulihkan kesehatan mental warga yang terkena bencana. Mereka pasti mengalami trauma yang tidak mudah disembuhkan.
Pemerintah dan lembaga atau organisasi non pemerintah yang terjun langsung dalam memulihkan Lombok, perlu memikirkan tahapan berikutnya secara sistematis setelah tahapan tanggap darurat ini. Dengan kata lain, diperlukan sinergi semua pihak agar tiap tahapan pemulihan Lombok berjalan dengan baik. Pemerintah, selaku penanggungjawab utama pemulihan ini, perlu transparan memaparkan rencana-cencana ke depan. Di mana atau apa yang perlu dikerjakan oleh lembaga atau organisasi non pemerintah. Supaya tidak terjadi tumpang tindih, saling menunggu. Korban malah tidak mendapat pertolongan.
Sekali lagi, umat Katolik sebagai sesama saudara bagi warga yang terkena bencana, hendaknya juga tidak berhenti memberikan perhatian kepada korban bencana Lombok. Pemulihan Lombok perlu waktu, tenaga, dan dana.
