HIDUPKATOLIK.COM – Menteri luar negeri Vatikan mengatakan bahwa kesepakatan Vatikan-Tiongkok bukanlah “kesepakatan terbaik” dan bahwa negosiasi sedang dilakukan untuk membuat kesepakatan “bekerja lebih baik”.
Dalam sebuah wawancara dengan Colm Flynn untuk EWTN News, Uskup Agung Paul Richard Gallagher, Menteri Luar Negeri Vatikan, mengatakan bahwa para diplomat Tahta Suci sedang “menegosiasikan perbaikan” untuk perjanjian sementara Tahta Suci dengan Beijing tentang pengangkatan uskup, yang pertama kali ditandatangani pada 2018.
“Jelas, tujuannya adalah untuk mendapatkan kesepakatan terbaik, yang tentunya kesepakatan ini bukan kesepakatan terbaik karena pihak lain: Mereka hanya siap melangkah sejauh ini dan menyetujui hal-hal tertentu. Tapi itulah yang mungkin terjadi saat itu,” kata Mgr Gallagher.
“Ini bukan waktu yang tepat untuk menandatangani kesepakatan, karena berbagai alasan. Hal itu akan selalu sulit; hal itu akan selalu digunakan oleh partai China untuk memberikan tekanan yang lebih besar pada komunitas Katolik, khususnya pada apa yang disebut Gereja bawah tanah. Jadi kita maju saja.
Gallagher, yang tidak terlibat langsung dalam negosiasi, menggarisbawahi bahwa kesepakatan dengan China, yang telah diperbarui Vatikan dua kali dalam lima tahun terakhir, merupakan buah dari proses panjang di bawah tiga kepausan.
“Dan sebagian besar kesepakatan telah disetujui dan diterima oleh Tahta Suci, dan oleh otoritas China pada masa Paus Benediktus,” kata Gallagher.
“Jadi itu hanya sedikit menyilangkan huruf t (they) dan menandai huruf i (I).”
Diplomat Takhta Suci itu mengatakan dia percaya bahwa otoritas Vatikan dan China telah tumbuh dalam “pemahaman yang lebih besar, rasa hormat yang lebih besar” satu sama lain selama bertahun-tahun.
“Semuanya dilakukan jelas dalam konteks politik dalam negeri China… Dan oleh karena itu, kami hanya dapat mencapai begitu banyak,” tambahnya.
Xi Jinping dari China mengambil masa jabatan ketiga yang belum pernah terjadi sebelumnya sebagai presiden minggu lalu pada sesi parlemen Kongres Rakyat Nasional yang dengan suara bulat memilih Xi dalam pemilihan di mana tidak ada kandidat lain.
Kongres Rakyat Nasional sebelumnya telah mengkonfirmasi perubahan konstitusional yang menghilangkan batasan masa jabatan yang memberi Xi kemungkinan pemerintahan seumur hidup pada tahun 2018, enam bulan sebelum Takhta Suci pertama kali menandatangani kesepakatannya dengan Beijing.
Di bawah kepemimpinan Xi, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan beragama telah memburuk. Xi telah mendapat kecaman internasional yang meningkat atas penganiayaan brutal China terhadap Muslim Uyghur di wilayah Xinjiang, China barat laut, dan pejabat negara di berbagai wilayah China telah memindahkan salib dan menghancurkan bangunan gereja.
Pada November 2022, Vatikan mengatakan bahwa otoritas Tiongkok telah melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ketentuannya tentang pengangkatan uskup.
Sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada 26 November mengatakan bahwa “Takhta Suci mencatat dengan terkejut dan menyesal” bahwa Uskup John Peng Weizhao telah diangkat sebagai “uskup pembantu Jiangxi,” sebuah keuskupan yang tidak diakui oleh Vatikan.
“Tahta Suci berharap episode serupa tidak akan terulang, tetap menunggu komunikasi yang tepat tentang masalah tersebut dari pihak berwenang, dan menegaskan kembali kesiapan penuhnya untuk melanjutkan dialog yang saling menghormati mengenai semua masalah yang menjadi kepentingan bersama,” katanya.
Dalam wawancara dengan EWTN, Gallagher menegaskan bahwa “sedang dilakukan negosiasi untuk penunjukan uskup lain.”
“Kami tetap berkomitmen untuk melanjutkan dialog itu,” katanya.
Ketika ditanya dalam wawancara apa yang dia anggap sebagai tantangan diplomatik terbesar saat ini, Mgr Gallagher mengatakan bahwa perang di Ukraina, perubahan iklim, dan konflik di Timur Tengah, sebagian Afrika, dan destabilisasi Amerika Latin adalah masalah utama yang dihadapi komunitas internasional.
“Tetapi salah satu kesamaan antara China dan Gereja Katolik dan Tahta Suci adalah bahwa kita tidak berpikir dalam hitungan bulan, atau bahkan tahun. Kami berpikir dalam jangka waktu yang lebih lama. Dan kami berharap, pada waktunya, hubungan antara Gereja Katolik di China akan kami katakan jauh lebih ‘normal’, lebih cair, lebih berbuah,” katanya.
“Dan saat kami berangkat dari sini, kami tetap berkomitmen, percaya bahwa umat Katolik yang baik juga bisa menjadi warga negara yang baik di Republik Rakyat Tiongkok,” tandas Mgr Gallagher. **
Courtney Mares (Catholic News Agency)/Frans de Sales