HIDUPKATOLIK.COM— Dalam Surat Apostolik “Authenticum charismatis,” yang dikeluarkan sebagai Motu Proprio, Paus Fransiskus mengubah hukum kanonik untuk meminta persetujuan Takhta Suci bagi pendirian yang sah dari tarekat hidup bakti. Surat ini memaparkan telah dilakukan modifikasi pada Kanon 579 dari Kitab Hukum Kanonik tentang pendirian tarekat hidup bakti.
Dengan amandemen ini, tarekat-tarekat baru hidup bakti dan perkumpulan-perkumpulan kehidupan apostolik harus mendapat persetujuan tertulis dari Takhta Suci, yang memiliki penilaian akhir mengenai kehadiran mereka. Sebelumnya undang-undang (UU) menyatakan bahwa Uskup Diosesan (Keuskupan) dapat mendirikan tarekat baru dengan sebelumnya berkonsultasi dengan Takhta Suci.
UU baru tersebut akan dibumikan secara resmi dengan publikasi di L’Osservatore Romano. Selanjutnya, UU akan mulai berlaku pada 10 November 2020 dan akan diterbitkan dalam komentar resmi “Acta Apostolicae Sedis”.
Karisma otentik
Merujuk pada Seruan Apostolik “Evangelii Gaudium” § 130, Surat Apostolik mencatat bahwa “tanda pasti dari keaslian karisma adalah karakter gerejawi, kemampuannya untuk diintegrasikan secara harmonis ke dalam kehidupan umat Allah yang suci dan beriman untuk kebaikan semua.” Karena itu, umat beriman berhak untuk diberitahu oleh imam mereka tentang keaslian karisma dan keandalan mereka yang menampilkan diri sebagai pendiri setelah melakukan diskresi yang sungguh-sungguh.
Surat Apostolik lebih lanjut menggarisbawahi bahwa “adalah benar untuk menanggapi karunia yang diilhami oleh Roh Kudus di Gereja partikular, menyambut mereka dengan murah hati dengan ucapan syukur” tetapi juga perlu untuk “menghindari munculnya lembaga yang tidak berguna atau kurang kuat” (Dekrit Perfectae caritatis, §19).
Diskresi mengenai Gereja dan keandalan karisma adalah tanggung jawab Gereja dari para imam di Gereja partikular. Ini, catat Surat Apostolik itu, ditujukan dalam “kepedulian terhadap semua bentuk hidup bakti dan dalam tugas mengevaluasi perlunya mendirikan tarekat hidup bakti dan komunitas hidup apostolik baru.”
Pengakuan gerejawi
Takhta Suci memiliki tanggung jawab untuk mendampingi para imam dalam proses diskresi yang mengarah pada pengakuan gerejawi dari sebuah tarekat baru atau komunitas yang menjadi hak keuskupan. Hal ini sejalan dengan Seruan Apostolik Vita Consecrata §12, yang menegaskan bahwa vitalitas tarekat baru “harus dinilai oleh otoritas Gereja, yang memiliki tanggung jawab untuk memeriksa agar mampu melihat keaslian tujuan lembaga tersebut dan untuk mencegah penyebaran lembaga serupa, dengan konsekuensi risiko fragmentasi berbahaya menjadi kelompok-kelompok yang terlalu kecil.”
“Tindakan pendirian secara kanonik oleh Uskup melampaui lingkup keuskupan saja dan membuatnya relevan dengan cakrawala yang lebih luas dari Gereja universal,” catat Surat Apostolik baru ini. Meskipun didirikan dalam konteks Gereja partikular, mereka melayani sebagai anugerah bagi Gereja yang “bukanlah realitas yang terisolasi atau marjinal, tetapi menjadi bagian dari Gereja Universal. Ia harus berada di jantung Gereja, elemen yang menentukan dari misi Gereja ”(Letter to Consecrated Persons, III, 5).
Kanon 579 yang diubah berbunyi:
Episcopi dioecesani, di suo quisque Territorio, instituta vitae consecratae formali decreto valide erigere possunt, praevia licentia Sedis Apostolicae scripto data.
Sebuah reskrip dari UU yang sama yang dimaklumkan pada tanggal 1 Juni 2016 menetapkan bahwa konsultasi sebelumnya dengan Takhta Suci harus dipahami sebagai hal yang diperlukan untuk pendirian yang sah dari tarekat hidup bakti itu sendiri. Motu proprio yang baru menegaskan bahwa Uskup Diosesan hanya dapat secara sah mendirikan tarekat hidup bakti dengan keputusan resmi, dan hanya jika izin tertulis telah diberikan oleh Takhta Suci.
Ini adalah perubahan penting. Tidak diragukan lagi, tindakan baru ini akan memberikan jaminan lebih lanjut kepada umat Katolik agar umat tidak terjerumus dalam aksi penipuan yang mengatasnamakan Gereja.
Disadur dari: Vatican News